3 SKPD KABUPATEN BALANGAN TERIMA PENGHARGAAN BEBAS ROKOK

Admin Selasa, 15/11/2016 Internal 650 hits

Paringin-Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dinilai baik dalam pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah KP2T, Dinas pendidikan, dan Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan.

3 SKPD Balangan Terima Penghargaan KTRPenyerahan Piala dan Piagam Penghargaan diserahkan langsung oleh Bupati Balangan, H. Ansharuddin dalam apel gabungan sekaligus apel Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-52 yang dilaksanakan di halaman Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan, Senin (14/11/2016).

Bupati mengungkapkan bahwa, Aturan tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Balangan tertuang dalam Peraturan Daerah nomor 15 Tahun 2014 yang disahkan tanggal 14 September 2014.

"semoga ke-3 SKPD ini dapat menjadi contoh bagi SKPD lainnya, selanjutnya bagi yang mendapat penghargaan ini semoga dapat mempertahankan dan lebih lebih baik lagi," ungkapnya.

Sementara itu Plt. Kepala Dinas Kesehatan H. Akhmad Nasa'i, S.Kep, MM menuruturkan bahwa, Peraturan Daerah tersebut bagi Dinas Kesehatan merupakan bagian dari kewajiban, karena Dinas kesehatan mempunyai tugas dan fungsi dalam hal Perumusan kebijakan teknis, Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, Pembinaan dan pelaksanaan tugas serta Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang Kesehatan.

"Penilaian Pelaksanaan KTR SKPD lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan tersebut dilaksanakan oleh Koalisi Profesi Kesehatan-Anti Rokok atau KPK-AR dari tanggal 2 sampai dengan 4 Nopember 2016 dengan jalan mengunjungi SKPD secara marathon," jelasnya.

ketua sekretaris duta remaja anti rokok balangan 2016Ketua KPK AR, A.Mahyuni, MPH, yang dikonvirmasi tentang berita ini menuturkan bahwa lomba SKPD Penerapan Kawasan Tanpa Rokok merupakan program kerja KPK-AR Tahun 2016 dalam rangka Perda Nomor 15 Tahun 2014.

"Aspek yang dinilai dalam tersebut meliputi point-point yang tercantum dalam Perda KTR," tuturnya.

Point dalam penilaian tersebut diantaranya adalah ada tidaknya tanda larangan merokok lengkap dengan tulisan Perda dan Sanksinya pada pintu masuk utama dan dalam gedung, tempat khusus merokok di dalam atau di luar gedung, terlihat orang yang merokok di dalam gedung, terlihat puntung, atau tercium aroma, item atau barang apapun yang berhubungan dengan promosi rokok, kegiatan menjual rokok di area dan luar gedung, sistem pengawasan internal yang diterapkandan wawancara dengan pengelola.

"Jumlah point KP2T adalah 29, lebih unggul dari SKPD lain yang hanya mengumpulkan point sebanyak 26 dan 24, sehingga mereka pantas menerima kemenangan," ujarnya.

Diakhir wawancara ia juga menjelaskan bahwa, latar belakang dibentuknya KPK-AR didasari atas keprihatinan atas kurangnya perhatian profesi kesehatan untuk berperan aktif dalam gerakan pengendalian tembakau.

"Koalisi Profesi kesehatan Anti Rokok adalah aliansi dari organisasi profesi kesehatan yang bekerja sama untuk memperjuangkan Indonesia bebas rokok tahun 2025," pungkasnya. [Rie]

: tanpa label

KOMENTAR

"Mewujudkan Masyarakat Balangan Sehat yang Merata dan Mandiri"